Oleh: Addin Fitri Jundiyah (alumni SMA IT Al Izzah angkatan I 2016 , Mahasiswi smt III Ma’had ‘Aly Hidayaturrahman, Sragen)[1]

A. Pendahuluan

Syariat Islam merupakan syariat yang memiliki system hukum yang lengkap. Segala yang menjadi dasar hukum telah Allah berikan dan tetapkan bagi hamba-Nya. Pada periodesasinya, Islam memiliki sejarah perkembangan yang cukup signifikan. Dari masa dimana sumber hukum hanya sebatas al-Qur’an dan as-Sunnah yaitu pada masa Rasulullah masih hidup hingga masa dimana para ulama mulai mencetuskan kaidah-kaidah khusus guna mempermudah umat Islam yang kemudian menjadi mazhab. Pada kondisi ini sebagian umat Islam mulai menutup pintu ijtihad dan memilih umtuk mengikuti ulama mazhab, baik dengan berpegang kepada dalil yang mereka ambil dari ulama mazhab (ittiba’), maupun hanya sebatas mengikuti perkataan mereka tanpa mengetahui dalil-dalil (taqlid). Pada masa itulah kemudian muncul istilah talfiq.

Maka makalah ini mencoba menguraikan pendapat para ulama mengenai masalah talfiq (mencampurkan beberapa pendapat dalam satu kasus) secara ringkas, yang selama berabad-abad dianggap pelanggaran terhadap etika bermazhab, dan tulisan ini untuk memperjelas status hukum talfiq dan syaratsyaratnya dalam kajian hukum Islam, sehingga tidak membingungkan thalibul ilmi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Definisi Talfiq

Talfiq secara bahasa yaitu لفَّقَ – يُلَفِّقُ – تَلفيقاً yang berarti menggabungkan. Misalnya dalam ungkapan لفقت الثوب yang bermakna saya menggabungkan antara kedua ujung baju (pakaian/kain), satu dengan yang lain, lalu menjahitnya[2]. Sehingga istilah talfiq antar mazhab bisa kita pahami secara etimologis sebagai penggabungan beberapa mazhab.

Adapun dari sisi terminologi, talfiq menurut ulama ushul fiqih yaitu:

“Melakukan suatu amalan yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid.”[3]

Definisi ini sudah jauh lebih lengkap, karena mencakup semua unsur dalam

talfiq.

Maksudnya yaitu para mujtahid berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan ibadah atau muamalah dalam beberapa syarat dan rukun yang terdiri dari 2 atau lebih. Kemudian didapati seseorang yang mengikuti pendapat tersebut dalam sebagian hukumnya dan kepada yang lain pada sebagian hukum yang lain. Sehingga lahir dari perbuatan tersebut gambaran baru yang tersusun dari beberapa pendapat yang tidak satupun dikatakan oleh para mujtahid. Jika hasil tersebut dihadapkan ke hadapan salah satu ulama mujtahid tersebut niscaya mereka tidak akan menerimanya[4].

Dari penjelasan diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa makna talfiq, yaitu mengamalkan dua pendapat madzhab atau lebih dalam suatu amalan yang memiliki rukun-rukun atau cabang yang lain, sehingga darinya terkesan amalan baru yang tidak dikatakan mujtahid, baik pendapat yang diambil atas dasar setelah menimbang keshahihan dalilnya atau karena amalan itu adalah yang paling mudah dikerjakan atau bahkan yang paling berat.

C. Persamaan dan Perbedaan Talfiq Dengan Tatabbu’ Ar-Rukhash

Tatabbu’ Ar-Rukhash atau ikhtiyar al-aisar adalah ketika seseorang mengambil pendapat yang dirasa paling ringan dan paling mudah, dari setiap mazhab dalam suatu permasalahan tertentu[5]. Atau dalam definisi lain disebutkan bahwa Tatabbu’ Ar-rukhash yaitu melihat pada hukum-hukum yang terdapat pada berbagai mazhab yang berbeda guna memilih dan mengambil apa yang paling mudah dan ringan tanpa melihat kelemahan atau kekuatan dalil yang digunakan.[6]

Sisi persamaannya dengan talfiq ialah memasukkan berbagai pendapat ke dalam mazhab yang dipegangnya dengan mengambil pendapat yang paling ringan dan mudah, seseorang yang berbuat demikian tentu akan menggabungkan berbagai macam pendapat mazhab yang berbeda. Contohnya, seseorang memilih pendapat yang mudah dan ringan dalam masalah perkawinan. Maka, akan memilih pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan menikah tanpa ada wali, dan akan memilih pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang akan dinikahnya.

Adapun sisi perbedaan keduanya[7] diantaranya, yaitu:

  1. Terkadang talfiq memiliki makna tersendiri (berbeda) dari tattabu’ ar-rukhsah jika talfiq yang dilakukan tidak bermaksud untuk mengikuti hawa nafsu, menggampangkan suatu perkara atau meremehkannya serta tidak menyelesihi dalil yang sudah ditetapkan atau diakui.
  2. Terkadang tatabbu’ ar-rukhash memiliki makna sendiri jika ia digunakan pada satu permasalahan saja tidak menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu permasalahan, atau dengan kata lain ia keluar dari makna istilahnya. Seperti jika seseorang mengambil rukhsah yang telah Allah tetapkan atau mengambil rukhshah ulama tersebab suatu kemaslahatan.
  3. Dan terkadang keduanya memiliki makna yang sama, dalam artian; talfiq masuk dalam kategori tatabbu’ ar-rukhsah pun sebaliknya. Yaitu jika keduanya menggabungkan antara 2 qaul (perkataan atau pendapat) atau lebih dalam satu jenis permasalahan dengan tujuan mengikuti hawa nafsu, meremehkan syariat atau beban taklif , serta menyelesihi dalil yang sudah ditetapkan atau diakui berdasar ijma’ kesepakatan.

D. Ruang Lingkup Talfiq

Dalam satu masalah tertentu, masalah talfiq sama halnya dengan masalah taklid yang ruang lingkupnya ialah dalam masalah-masalah ijtihadi dan yang bersifat zhanni (bukan masalah qath’i/pasti). Adapun setiap perkara yang ma’lum fiddin bidh-dharurah (prinsipil) dalam agama ini, berupa perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syar’i qath’i (yang pasti), yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan pengingkarnya dihukumi kafir, maka tidak boleh ada taklid apalagi membuat talfiq di dalamnya. Atas dasar itu, maka tidak boleh membuat talfiq yang dapat mengarah kepada pembolehan (penghalalan) perkara yang diharamkan seperti khamr (miras) dan zina.

Adapun terkait hukum-hukum furu`iyah yang menjadi ajang pembahasan talfiq diatas, ulama` fiqh telah mengelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

  1. Hukum atau aturan yang dapat diberlakukan asas kemudahan dan kelapangan yang berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi setiap manusia.

Pemberlakuan diatas terjadi pada bentuk ibadah mahdhah, karena dalam masalah ibadah seperti ini tujuannnya adalah kepatuhan dan kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah. Maka ketika seseorang merasa mendapatkan kesulitan dalam mengamalkan beban taklif yang berupa ibadah mahdhah tersebut, dan orang tersebut tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan sebuah ibadah berdasarkan ‘azimah, maka dalam kondisi tersebut tidak mengapa ia melakukan talfiq.

Pengecualian dari jenis ini yaitu dalam masalah ibadah maliyah. Hal tersebut dikarenakan dalam ibadah maliyah dibangun atas dasar tasydid dan ikhtiyath (kehati-hatian). Sehingga dianjurkan bagi seorang mufti berfatwa dengan menisbatkan pada kemaslahatan fuqara.[8]

  1. Hukum yang berkaitan dengan sesuatu larangan atau diharamkan. Tidak melakukan talfiq dalam perkara-perkara tersebut didasarkan pada sikap kehatihatian, sebab segala yang diharamkan pasti mengandung madharat. Dan ketika seseorang melakukan talfiq berarti ia telah menyelisihi kebenaran dan meremehkan kemaslahatan. Sehingga dalam hukum ini tidak dibenarkan mengambil kemudahan dan bertalfiq kecuali dalam keadaan dharurat.

Misalnya larangan meminum khamr, memakan bangkai dan lainnya.[9]

  1. Hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misalnya, pernikahan, had-had dan transaksi sosial ekonomi. Maka dalam hal ini (pernikahan) pendapat yang diambil adalah yang paling banyak maslahatnya dan kesemuanya diukur dengan barometer syar’i. Jika seseorang melakukan talfiq, maka ia telah mempermainkan kesucian syariat Islam dalam pernikahan dan ia telah menghilangkan keagungan ikatan pernikahan.[10]

Adapun dalam masalah muamalah, pemberdayaan harta, sanksi, penumpahan darah dan hukum ketatanegaraan dan selainnya yang Allah perintahkan guna menjaga kemaslahatan hamba dan kelanggengan hidup maka tidak diperbolehkan hanya merujuk pada satu mufti, tapi merujuk pada ushul syariah dan kaidah-kaidah umumnya jika dinisbatkan pada mukallaf yang mempunyai kecakapan istinbath, atau pada qaul para mujtahid tarjih dan takhrij. Sehingga hasilnya, setiap mazhab diambil pendapat yang lebih dekat pada maslahat hamba dan kebahagiaan mereka walaupun mengaharuskan adanya talfiq.[11]

E. Hukum Talfiq

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai hukum talfiq. Sebagaimana mereka telah berbeda pendapat pada hukum tatabbu’ arrukhash.

Mengenai hukum talfiq terdapat 3 pendapat[12] dalam hal ini:

  1. Pendapat yang melarang secara mutlak

Ini merupakan pendapat yang banyak diambil oleh para ulama[13] dan pendapat ini dilandasi dengan wajibnya mengambil satu mazhab tertentu (taqlid). Bagi kalangan ulama yang mengharuskan berpedoman dengan satu mazhab tertentu, mereka cenderung mengharamkan talfiq.

Misalnya, seseorang mengambil dari masing-masing mazhab pendapat yang lemah tanpa terdesak oleh darurat atau alasan lain. Hal ini dilarang dalam rangka menutup pintu kerusakan akibat menyepelekan hukum syara’.

  1. Diperbolehkan secara mutlak[14]

Diantara ulama yang mendukung pendapat ini adalah para ulama Maghrib dari kalangan Malikiyah, seperti Ad-Dasuqi, Abu Bakar Ad-Dardir dan Ibnu Arafah Al-Maliki.[15]. Argumen ulama yang memperbolehkan talfîq antara lain: haraj dan masyaqqah. Mengharamkan talfiq antar madzhab adalah sebuah tindakan yang amat bersifat memberatkan dan menyulitkan, khususnya orang-orang awam dengan ilmu-ilmu agama versi madzhab tertentu.

Disisi lain, mereka membolehkan dengan alasan bahwa larangan talfiq tersebut tidak ditemukan dalam syara’, karenya seorang mukallaf boleh menempuh hukum yang lebih ringan. Talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan dharurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syari’at.

  1. Pendapat yang bersikap moderat

Yaitu pendapat yang menyatakan bahwa jika talfiq dilakukan tanpa pertimbangan syarat dan kaidah maka diharamkan. Pendapat ini merupakan pendapat imam 4 mazhab, jumhur salaf, Ibn Abdul Bar, dan beberapa ulama lainnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai syarat yang harus terpenuhi dalam bertalfiq. Diantaranya yaitu:

  1. Tidak ada maksud tatabbu’ ar-rukhash didalamnya[16].
  2. Tidak menyelisihi atau melanggar ijmak yang ada[17].
  3. Tidak dilakukan atas dasar taqlid[18].
  4. Diperbolehkan jika terdapat dharurah19.

Sedangkan Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahshul dan syarahnya yang mengutip persyaratan Imam Ar-Rayani dan komentar Ibnu Abdissalam, dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya talfiq tergantung pada motifasi dalam melakukan talfiq tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Jika ternyata motifasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya, seseorang menikah tanpa wali, saksi dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi hal tersebut tidaklah sulit. Maka jelas bahwa orang tersebut menganggap remeh dan ringan ajaran agama dan mempermainkan hukum syara’. Adapun jika talfiq dilakukan dengan motifasi mashlahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam menjalankan syariat maka talfiq dapat dilakukan.

Bila talfiq dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan undangundang yang akan dijalankan umat Islam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena suatu negara dalam berbuat untuk ummatnya berdasarkan pada kemaslahatan umum. Sebagai contoh, undang-undang dalam masalah perkawinan yang berlaku hampir di semua negara yang berpenduduk muslim, dirumuskan atas dasar talfiq.

Dalam kesempatan lain, imam Al-‘Alai mengemukakan syarat melakukan talfiq sebagaimana yang diikuti oleh At-Tahrir serta sesuai dengan yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Quduri yang diikuti Ibn Syuraih dan Ibnu Hamdan[19]. Persyaratan dalam talfiq tersebut adalah:

  1. Pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama.
  2. Dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan
  3. Tidak menyelisihi ijmak, qawaid ataupun qiyas jali yang terbebas dari penghalang[20].

Berdasar pada perbedaan pendapat mengenai hokum talfiq, dalam hal ini penulis lebih cenderung pada pendapat yang memperbolehkan dengan syarat. Sebab tidak semua talfiq diperbolehkan, namun tidak semua talfiq juga dilarang selama ia tidak menyelisihi ijmak, keputusan hakim, dan tidak mengikuti pendapat paling mudah karena hawa nafsu.

F. Contoh Implementasi Talfiq

Untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan talfiq antar mazhab sebagaimana batasan dan syarat di atas, tidak ada salahnya penulis memberikan beberapa contoh yang lebih implementatif dalam keseharian kita, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah:

  1. Masalah Wudhu

Dalam mazhab Asy-Syafi’iyah, mengusap sebagian kepala, maka hal itu sudah dianggap sah dalam mengusap kepala sebagai rukun wudhu. Sedangkan di dalam mazhab Al-Hanafiyah, yang disebut mengusap kepala itu haruslah seluruh kepala. Sementara, di dalam mazhab Asy-Syafi’iyah seorang laki-laki yang menyentuh kulit perempuan ajnabiyah (bukan mahram) tanpa alas atau pelapis dianggap telah batal wudhunya. Sedangkan mazhab Hanabilah tidak demikian, karena batalnya wudhu hanya bila terjadi hubungan suami istri.

Bentuk talfiq dalam hal ini adalah ketika seseorang dalam wudhu mengambil sebagian mazhab Asy-Syafi’iyah dan sebagian lagi dari mazhab Al-Hanabilah. Misalnya, dia mengatakan bahwa cukuplah mengusap sebagian rambut sebagai bentuk mengusap kepala (mazhab Asy-Syafi’iyah), namun berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah tidak membatalkan wudhu’ (mazhab Al-Hanafiyah). Seandainya bentuk wudhu yang baru diciptakan ini diserahkan kepada masing-masing mazhab, yaitu kepada mazhab Asy-Syafi’iyah dan mazhab Al-Hanafiyah, pastilah kedua mengatakan bahwa wudhu hasil talfiq itu tidak bisa diterima. Mazhab Asy-

Syafi’iyah mengatakan tidak diterima, karena orang itu telah batal menyentuh kulit wanita tanpa alas, sedang mazhab Al-Hanafiyah mengatakan wudhu itu tidak sah, karena tidak seluruh kepala terkena air.[21]

  1. Masalah Rukun Nikah

Dalam mazhab Al-Hanabilah, sebuah pernikahan tidak mensyaratkan harus ada wali khususnya bagi wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya. Dalam mazhab Al-Malilkiyah, sebuah pernikahan sudah dianggap sah meskipun tidak ada saksi-saksi. Dan dalam pandangan mazhab

Asy-Syafi’iyah, seandainya seorang istri ridha tidak diberi mahar, maka pernikahan tetap sah hukumnya. Ketiga pendapat yang berbeda itu jika ditalfiq, akan menjadi sebuah model pernikahan baru tapi pernikahan ‘jadi-jadian’. Dan sudah bisa dipastikan bahwa semua mazhab pasti akan menolak model pernikahan seperti ini, karena dalam sudut pandang masing-masing mazhab, pernikahan itu tidak sah. Pernikahan model begini pada prinsipnya sama saja dengan sebuah perzinaan, namun dengan mengatas-namakan pernikahan. Dan ini adalah salah satu contoh talfiq yang dilarang sebab menyelisihi ijmak para ulama.[22]

  1. Masalah Mabit di Muzdalifah

Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi’iyah, jamaah haji wajib bermalam di Musdalifah dalam arti turun dari unta atau kendaraan, hingga terbit fajar, tidak ubahnya seperti wuquf di padang Arafah. Ibadah ini posisinya adalah kewajiban dalam haji namun bukan rukun. Sehingga kalau seseorang meninggalkan bermalam di Muzdalifah itu, dia diharuskan membayar denda (dam), yaitu menyembelih seekor kambing. Sedangkan di dalam mazhab Al-Hanafiyah, mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, bukan wajib apalagi rukun.[23]

Dan masih banyak lagi contoh-contoh kongkrit tentang talfiq antar mazhab yang kita saksikan di tengah masyarakat.

I. Penutup

Dari pemaparan di atas, hukum talfiq dalam bermazhab atau dalam istilah mudahnya mencampuradukkan dua pendapat mazhab atau lebih adalah diperselisihkan. Sebagian ulama memperbolehkannya dengan mutlak, sebagian lain mengharamkannya, namun juga ada yang berpendapat diperbolehkan dengan beberapa syarat dan kaidah (moderat).

Dan agama Islam memang tidak mengehendaki kesulitan dan tidak menyulitkan, namun demikian tidak boleh juga mempermainkan atau menggampangkan agama (tasahul). Oleh karena itu, talfiq dengan maksud dan niat menggampangkan agama sebaiknya dihindari. Talfiq diperbolehkan apabila dalam situsi dan kondisi tertentu yang menuntut seseorang untuk menggabungkan dua mazhab atau pendapat ulama atau lebih. Talfiq diperbolehkan dengan bersyarat. Dan pendapat ulama yang berpandangan moderat tentang keabsahan talfiq adalah pendapat yang dipilih penulis, tentu dengan menerapkan syarat-syarat yang ada.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ad-Dardir, Abu Bakar, t.t. Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘ala Syarh Al- Kabir, jild. 1, Mesir: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyyah

Al-‘Utaibi, Ghazi bin Mursyid bin Khalaf, t.t. At-Talfiq Baina Al-Madzahib Al-

Fiqhiyyah Wa ‘Alaqatuha bi Taisir Al-Fatwa, t.tp: t.p

Al-Bani, Muhammad Sa’id, 1997. Umdatu At-Tahqiq fi At-Taqlid wa At-Talfiq, Beirut: Dar Al-Qadiri

Al-Fara, Muhammad Sulaiman, t.t. At-Talfiq wa Dhawabituhu fi Fiqh Al-Islami, t.tp: t.p,

Al-Maurowi, Muhammad Bin Abdul ‘Adzim Al-Maki Al-Hanafi Ar-Rumi, 1988. Al-

Qoul As-Sadid Fi Ba’dhi Masaail Lil Ijtihadi Wa Taqlid, Kuwait: Dar AdDakwah

Az-Zuhaili, Wahbah, 2001. Ushul Al-Fikih Al-Islami, Cet.2, Damaskus: Dar Al-Fikr

————————,2010. Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Cet.1, Jild.1 Jakarta: Gema Insani

Manzur, Ibnu, 2009. Lisanul Arab, cet.2, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, jild.10

Minsyar, Nazzar Nabil Abu, 2009. At-Talfiq fi Asy-Syariah Al-Islamiah, Palestina: Markaz Ats-Tsaqafi Al-Islami

Syarifuddin, Amir, 2008. Ushul Fiqh, cet.4, Jakarta:Kencana Prenada media grup

[1] Makalah ini dipresentasikan dalam Diskusi Ilmiah di Ma’had ‘Aly Hidayaturrahman pada Ahad, 19 November 2017 pukul 08.00-11.00 am

[2] Ibnu Manzur, Lisanul Arab, cet. ke-2, jild.10 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009), hlm.330-331

[3] Ghazi bin Mursyid bin Khalaf Al-‘Utaibi, At-Talfiq Baina Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah Wa

‘Alaqatuha bi Taisir AL-Fatwa, (t.tp: t.p, t.t), hlm. 10

[4] Muhammad Sa’id Al-Bani, Umdatu At-Tahqiq fi At-Taqlid wa At-Talfiq (Beirut: Dar Al-

Qadiri, 1997), hlm. 91, 183

[5] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk, Cet. 1,

Jild.1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.85

[6] Qutb Muhammad Sanu, Mu’jam Musthalahat Ushul Al-Fikih, (Beirut: Dar Al-Fikr AlMu’ashir), hal 119

[7] Ghazi bin Mursyid bin Khalaf Al-‘Utaibi, At-Talfiq Baina Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah wa ‘Alaqatuhu bi Taisir Al-Fatwa, (t.tp: t.p, t.t), hlm. 18

[8] Nazzar Nabil Abu Minsyar, At-Talfiq fi Asy-Syariah Al-Islamiah, (Palestina: Markaz AtsTsaqafi Al-Islami, 2009), hlm. 104

[9] Ibid, 105

[10] Nazzar Nabil Abu Minsyar, At-Talfiq……, hlm. 105, 106

[11] Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam…….., hlm.99

[12] Muhammad Sulaiman Al-Fara, At-Talfiq wa Dhawabituhu fi Fiqh Al-Islami, (t.tp: t.p, t.t), hlm.3

[13] Muhammad Bin Abdul ‘Adzim Al-Maki Al-Hanafi Ar-Rumi Al-Maurowi, Al-Qoul AsSadid Fi Ba’dhi Masaail Lil Ijtihadi Wa Taqlid, (Kuwait: Dar Ad-Dakwah,1988), hlm.72

[14] Hal ini ialah pendapat Maghrib dari kalangan Malikiyah, seperti ad-Dasuqi dalam karyanya

Hasyiyah Ad-Dasuqi Ala Asy-Syarh Al-Kabir

[15] Abu Bakar ad-Dardir, Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘ala Syarh Al- Kabir, jild. 1, ( Mesir: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 20

[16] Syarat ini di lazimi oleh Syeikh Mar’a Al-Karami yang diikuti oleh Ar-Rahibani, AsySyathibi, Ibnu Badran dan Mu’allimi.

[17] Hal ini yang dikemukakan oleh imam Al-Qirafi dan Asy-Syatibi.

[18] Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Al-Hammam, Ibnu Amir Al-Haj, Al-Hasyimi An-Nabulisi. 19 Hal ini yang dipilih oleh Asy-Syafsyawi.

[19] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet.4, jild.2 (Jakarta:Kencana Prenadamediagrup, 2008), hlm.483

[20] Muhammad Sulaiman Al-Fara, At-Talfiq wa Dhawabituhu fi Fiqh Al-Islami, (t.tp: t.p, t.t), hlm.3

[21] Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam….., hlm. 92

[22] Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fikih Al-Islami, Cet.2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), Hlm.1142

[23] Lihat: Ghazi bin Mursyid bin Khalaf Al-‘Utaibi, At-Talfiq Baina Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah wa ‘Alaqatuhu ……, hlm. 11

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *