Secara bahasa fiqih berarti pemahaman (الفقه أي الفهم) berasal dari kata فــَـقـِـهَ – يَــفـْـقـَـهُ yang memiliki arti memahami sesuatu, baik secara mendalam maupun dangkal (hanya sebatas tahu). Seperti firman Allah Jalla wa ‘Alaa :

قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ

“Mereka berkata, ’Wahai syu’aib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu…’” (QS. Huud : 91)

Dan juga firman-Nya:

فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا ٧٨

“…Maka mengapa orang-orang itu (munafiqin) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikitpun)?” (QS. An Niisa’: 78)

Sedangkan makna fiqih dalam terminologi Syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Imam Asy Syafi’i –rahimahullah- adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“pengetahuan terhadap hukum-hukum syari’ah yang berhubungan dengan amaliyyah (perbuatan hamba) yang bersifat praktis yang dihasilkan dari (meneliti) dalil-dalil syar’inya yang terperinci.”

(lih. Syarh Jam’il Jawaami’ I/32, Syarh Al Isnawi I/24, Syarh Al ‘Adhud Li Mukhtashar Ibn Hajib I/18, Mir’atul Ushul I/50 dan Al Madkhal Ilaa Madzhab Ahmad hal. 58)

Yang dimaksud dengan Al ‘Ilmu dalam definisi di atas mencakup segala jenis kualitas pengetahuan/ilmu, baik yang sudah mencapai derajat keyakinan yang pasti maupun ilmu yang hanya sebatas dugaan kuat semata. Karena setiap istinbath (kesimpulan) hukum yang berkaitan dengan ‘amaliyyah seorang hamba terkadang diambil dari dalil-dalil yang qath’i (jelas, tegas, kuat) dan kadang merupakan kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat zhanni (sangkaan kuat, tidak menunjukkan pada satu hukum secara jelas/tegas tapi tersirat hukum yang berkaitan dengan amaliyyah tersebut).

Dan yang dimaksud dengan Al Ahkaam dalam definisi Asy Syafi’i di atas adalah segala sesuatu yang menjadi tuntutan dari Asy Syari’ (Pembuat syariat, Allah Jalla wa ‘Alaa) baik berupa perintah untuk dilakukan maupun larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dibebankan kepada setiap mukallaf (manusia yang sudah terbebani melaksanakan hukum syar’i) atau lebih dikenal dengan khithaabullah. Dilihat dari segi tuntutan pekerjaannya, khithaabullah tersebut ada yang bersifat memaksa/wajib dilaksanakan dan sudah ditetapkan keputusan hukumnya (iqtidla’), adapula yang bersifat pilihan (takhyiir) antara melaksanakan atau tidak, dan juga ada yang bersifat wadh’i. Dengan demikian, objek dari kajian fiqih adalah masalah hukum suatu amaliyyah, bukan zat, sifat atau amaliyyah/pekerjaan itu sendiri.

Kata Asy Syar’iyyah menjadi pembatas sekaligus menjadi penetap bahwa yang dimaksud di sini adalah hukum yang berkaitan dengan dan simpulkan dari dalil-dalil dari Al Qur’an dan as sunah. Karena Asy Syari’ah berasal dari Asy Syar’u dan jika ditilik lebih lanjut maka definisi Asy Syar’u itu sendiri akan merujuk kepada Al Qur’an dan As Sunnah sebagai sumber hukum utama dalam Islam.

Maksud dari Al ‘Amaliyyah adalah mencakup setiap amal, baik yang batin maupun yang zhahir (nampak)/lahiriah. Dengan demikian, kajian ilmu fiqih juga mencakup pekerjaan hati seperti niat, disamping pekerjaan-pekerjaan bersifat praktikal/lahir yang menjadi mayoritas objek pembahasan. Tetapi pada kenyataannya, ternyata pembahasan ilmu fiqih berkembang kepada permasalahan yang bersifat teoritis, seperti hukum terhalangnya seseorang menerima warisan karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya. Itu karena permasalahan-permasalahan tersebut masih mencakup amaliyyah hamba yang terkena beban taklif.

Makna al Muktasab dalam definisi Asy Syafi’i di atas mengandung arti bahwa ilmu fiqih dihasilkan dari sebuah pengambilan kesimpulan (istinbath) dari dalil-dalil syar’i setelah melalui proses berfikir dan ijtihad. Oleh karena itu, ilmu-ilmu yang sudah pasti jawabannya yang bukan berasal dari ijtihad tidak termasuk dalam definisi di atas.

Dan yang terakhir adalah makna dari Al Adillah At Tafshiliyyah (dalil-dalil yang terperinci) maksudnya adalah dalil-dalil yang bersumber dari Al Qur’an, As Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Dengan demikian, ilmu orang-orang awam yang bertaklid kepada imam/syaikh tidak termasuk pada ilmu fiqih, karena mereka hanya mengetahui tentang dalil umum terhadap suatu masalah.

Definisi ini lebih terperinci dari pertama kali ilmu fiqih dikenal, karena pada awal kemunculan ilmu fiqih definisinya lebih umum, seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yang mendefinisikan Al Fiqh sebagai “mengetahui hak dan kewajiban diri”. Memahami berbagai masalah yang bersifat ushul (pokok) dan furu’ (cabang) dengan dalilnya sehingga mengetahui kewajiban dirinya terhadap Allah. Oleh karena itu, dalam definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas mencakup ilmu tauhid/aqidah, ilmu suluk/akhlak dan ilmu-ilmu lainnya yang berkenaan dengan hak dan kewajiban hamba. Definisi inilah yang dikenal dikalangan para ‘ulama dengan Al Fiqhul Akbar. Pada masa berikutnya para pengikut mazhab Hanafi menambahkan “dalam masalah amaliyyah praktikal” dibelakang definisi Abu Hanifah sehingga kajian tentang tauhid, suluk dan yang lainnya tidak termasuk dalam pembahasan.

(lih. Mir’atul Ushul I/44, At Taudhih Li Matn At Tanqih, I/10)

 

Pada perkembangan berikutnya, karena sudah banyak pembahasan dan istinbath hukum tentang berbagai amaliyyah dari banyak mazhab, maka definisi fiqih lebih mengerucut lagi seperti yang dikemukakan oleh Imam Az Zarkasyi sebagai “Pengetahuan terhadap hukum amaliyyah yang bersifat kontemporer/amalan baru yang tidak tersebut hukumnya secara qath’i dalam Nash (Al Hawadits) berdasarkan Nash syar’i dan juga pengambilan konklusi menurut salah satu mazhab dari beberapa mazhab yang ada.”

 

Wallahu a’lam bish shawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *